MODAL KERJA DALAM KEUANGAN SYARIAH

MODAL KERJA

DALAM KEUANGAN SYARIAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan juga dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

Selain pembiayaan konsumsi dan investasi, bank syariah juga menyediakanpembiayaan modal kerja bagi pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja, baik untuk keperluan membeli bahan baku, pembayaran biaya produksi, pengadaan barang dan jasa, pengerjaan proyek maupun untuk kebutuhan modal kerja lainnya.

Jenis kontrak pembiayaan modal kerja yang ditawarkan dapat dipilih sesuai kebutuhan, bisa menggunakan skema jual beli (murabahah) ataupun dengan skema kemitraan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).

1.2.Rumusan Masalah

1.2.1.      Apa yang dimaksud dengan konsep dasar modal kerja?

1.2.2.      Apa yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja syariah?

1.2.3.      Apa yang dimaksud dengan pembiayaan likuiditas?

1.2.4.      Apa yang dimaksud dengan pembiayaan piutang?

1.2.5.      Apa yang dimaksud dengan pembiayaan persediaan?

1.2.6.      Apa yang dimaksud dengan pembiayaan untuk perdagangan?

1.2.7.      Apa yang dimaksud dengan pembiayaan investasi?

1.2.8.      Apa yang dimaksud dengan pembiayaan konsumtif syariah?

1.3.Tujuan Penulisan

1.3.1.      Untuk mengetahui konsep dasar modal kerja

1.3.2.      Untuk mengetahui pembiayaan modal kerja syariah

1.3.3.      Untuk mengetahui pembiayaan likuiditas

1.3.4.      Untuk mengetahui pembiayaan piutang

1.3.5.      Untuk mengetahui pembiayaan persediaan

1.3.6.      Untuk mengetahui pembiayaan untuk perdagangan

1.3.7.      Untuk mengetahui pembiayaan investasi

1.3.8.      Untuk mengetahui pembiayaan konsumtif syariah

BAB II

PEMBAHASAN

2.1.Konsep Dasar Modal Kerja

Sebelum membahas pembiayaan modal kerja syariah sejenak kita menelaah tentang berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan modal kerja yang mencakup tentang konsep modal kerja, penggolongan modal kerja, unsur-unsur kerja permanent, perputaran modal kerja dan alokasi modal kerja.

2.1.1.      Konsep Modal Kerja

Konsep modal kerja mencakup tiga hal, yaitu:

a.       Modal Kerja (Working Capital Assets)

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain.

b.      Modal Kerja Brutto (Gross Working Capital)

Modal kerja brutto merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Pengertian modal kerja brutto di dasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula.

c.       Modal Kerja Netto (Net Working Capital)

Modal kerja netto merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain.

2.1.2.      Penggolongan Modal Kerja

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

a.       Modal kerja permanen

Modal kerja permanen berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan.

b.      Modal kerja seasonal

Modal kerja seasonal bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan termin, atau dari penjualan hasil produksi.

2.1.3.      Unsur-unsur Modal Kerja Permanen

Unsur-unsur modal kerja permanen terdiri dari:

a.       Kas

Kas perusahaan harus dipelihara dalam jumlah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan setiap saat diperlukan. Pemeliharaan sejumlah tertentu kas dimaksudkan untuk berbagai keperluan baik untuk transaksi sehari-hari, juga untuk antisipasi.

Jumlah kas yang cukup memungkinkan perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

·         Memanfaatkan peluang potongan harga dari pemasok jika pembayaran dilakukan sebelumm jatuh tempo, atau pembayaran dilakukan di muka.

·         Memanfaatkan peluang diskon dari pemasok jika pembayaran dilakukan secara unai.

·         Memberikan keleluasaan bagi manajemen perusahaan dalam memanfaatkan peluang bisnis yang datangnya tidak dapat diperkirakan.

b.      Piutang dagang

Pemberian piutang dagang oleh perusahaan kepada pelanggan merupakan salah satu strategi mengantisipasi persaingan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hubungan dengan pelanggan.

Besar kecilnya piutang dagang perusahaan ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:

·         Kebijakan penjualan yang diterapkan

·         Volume penjualan kredit

·         Kebijakan penagihan

·         Kontinuitas penjualan

c.       Persediaan (stock) bahan baku

Jumlah persediaan/stock bahan baku yang selalu tersedia di perusahaan dapat digolongkan menjadi 2(dua) bagian, yaitu:

·         Stock untuk memenuhi kebutuhan produksi normal

·         Stock untuk antisipasi guna menjaga kontinuitas produksi (iron stock)

2.1.4.      Perputaran Modal Kerja

Peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari sejumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya kas dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga peruses prosuksi dapat berkesinambungan.

Perputaran modal kerja dimaksud merupakan suatu siklus yang dapat digambarkan sebagai berikut:

 

 

2.1.5.      Alokasi Modal Kerja

Pengalokasian modal kerja diperuntukkan kepada unsur-unsur modal kerja, yaitu:

a.       Alokasi kepada piutang dagang (Account Receivable Financing)

b.      Pembelanjaan persediaan barang (Inventory Financing)

2.2.Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum, yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Penpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Pembiayaan modal kerja adalah suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, antara lain yaitu untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, kemudian untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place  dari suatu barang. Sedangkan pembiayaan modal kerja syariah adalah suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fasilitas dari PMK itu sendiri dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dilakukan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan  untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.

Modal kerja syariah dapat dibagi menjadi beberapa komponen yaitu: sebagai alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (raw material), persediaan barang dalam proses (work in process), dan persediaan barang jadi (finished goods . Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivable financing), dan pembiayaan persediaan (inventory financing).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain:

1.      Jenis usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda.

2.      Skala usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergatung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.

3.      Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam melakukan analisis pembiayaan antara lain:

a.       Apakah proses produksi membutuhkan, tenaga ahli/terdidik/terlatih/ dengan menggunakan peralatan yang canggih ?

b.      Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi ?

c.       Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang tetap yang dapat menjamin kesinambungan proses produksi ?

d.      Apakah perusahaan memiliki pelanggan tetap ?

4.      Karakter transaksi dalam sector usaha yang akan di biayai. Dalam hal ini yang harus ditelaah adalah:

a.       Bagaimana system pembayaran pembelian bahan baku ?

b.      Bagaimana system penjualan hasil produksi, tunai atau cicilan ?

Dalam hal pemberian Pembiayaan Modal Kerja, bank juga harus mempunyai daya analisis yang kuat tentang sumber pembayaran kembali, yakni sumber pendapatan (income) proyek yang akan dibiayai. Hal ini dapat diketahui dengan cara mengklasifikasikan proyek menjadi:

1.      Proyek dengan kontrak

2.      Proyek tanpa kontrak

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni:

1.      PMK mudharabah

2.      PMK istishna’

3.      PMK salam

4.      PMK murabahah

5.      PMK ijarah

Bank syariah dapat memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Skema pembiayaan seperti ini disebut dengan mudharabah (trust finanshing). Fasilitas ini dapat diderikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang telah disepakati.setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

2.3.  Pembiayaan Likuiditas (Cash Financing)

Pembiayaan likuiditas digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian  (mismatched) antara cash inflow dan cash outflow pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank konvensional adalah fasilitas cerukan (overdraft facilities) atau yang biasa disebut rekening koran. Atas pemberian fasilitas ini bank memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas jumlah rata-rata pemakaian dana yang disediakan dalam fasilitas tersebut.

Sedangkan bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk qardh timbal balik atau yang disebut compensating balance. Melalui fasilitas ini nasabah harus membuka rekening giro, dan bank tidak memberikan bonus atas giro tersebut. Bila nasabah mangalami situasi mismatched, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan apa pun, kecuali sebatas biaya administrasi pengelolaan fasilitas tersebut.

2.4.  Pembiayaan Piutang (Receivable Financing)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Bank konvensional biasanya memberikan fasilitas berupa:

2.4.1.      Pembiayaan Piutang (Receivable Financing)

Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang. Atas pinjaman itu bank meminta cessie atas tagihan nasabah tersebut. Pada dasarnya nasabah ber-kewajiban untuk menagih sendiri piutangnya. Tetapi, jika bank merasa perlu, dengan menggunakan cessie tersebut bank berhak untuk menagih langsung kepada pihak yang berhutang. Hasil penagihan tersebut pertama-tama digunakan untuk membayar pinjaman nasabah berikut bunganya, dan selebihnya dikreditkan ke rekening nasabah. Bila ternyata piutang tersebut tidak tertagih, maka nasabah wajib membayar kembali pinjaman tersebut berikut bunganya kepada bank.

2.4.2.      Anjak Piutang (Factoring)

Pada fasilitas ini, bank syariah, memberikan pembiayaan piutang dalam bentuk al-qardh di mana bank tidak boleh meminta imbalan, kecuali biaya administrasi. Untuk kasus anjak piutang, bank dapat memberikan fasilitas pengambilalihah piutang, yaitu yang disebut hiwalah. Tetapi untuk fasilitas ini pun bank tidak dibenarkan meminta imbalan kecuali biaya layanan atau biaya administrasi dan biaya penagihan. Dengan demikian, bank syariah meminjamkan uang (qardh) sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang (wesel tagih atau promes) yang diserahkan kepada bank  tanpa potongan. Akan tetapi jika ternyata pada saat jatuh tempo hasil tagihan itu digunakan untuk melunasi hutang nasabah kepada bank. Tetapi bila ternyata piutang tersebut tidak ditagih, maka nasabah harus membayar kembali hutangnya itu kepada bank. Selain itu, sebagian ulama memberikan jalan keluar berupa pembelian surat hutang (bai’ al-dayn), tetapi sebagian ulama melarangnya .

2.5.  Pembiayaan Persediaan (Inventory Financing)

2.5.1.      Bai’ al-Murabahah

Pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri atas biaya pengadaan bahan baku dan penolong. Melalui proses produksi, bahan baku tersebut akan menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi yang siap utuk di jual. Bila barang jadi itu dijual untuk kredit, ia berubah menjadi piutang dan melalui proses collection akan berubah menjadi kas kembali.

Pembiayaan ini juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya, dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai dengan lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku sampai terjualnya hasil produksi dan hasil penjualan diterima dalam bentuk tunai (cash).[3]

2.5.2.      Bai’ al-Istishna’

Bila nasabah juga membutuhkan pembiayaan untuk proses produksi sampai menghasilkan barang jadi, bank dapat memberikan fasilitas bai’ al-istishna’. Melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak (biasanya sebesar biaya produksi dtambah keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual) dan dengan pembayaran dimuka secara bertahap, sesuai dengan tahap-tahap proses produksi. Setiap selesai satu tahap, bank meneliti spesifikasi dan kualitas work in process tersebut, kemudian melakukan pembayaran untuk proses tahap berikutnya, sampai tahap akhir dari proses produksi tersebut hingga berupa bahan jadi. Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab pengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai menghasilkan barang jadi sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah diperjanjikan. Bila produksi gagal, pengusaha berkewajiban menggantinya, apakah dengan cara memproduksi lagi ataupun dengan cara membeli dari pihak lain.

Setelah barang selesai, produk ersebut statusnya menjadi milik bank. Tentu saja bank tidak termasuk membeli barang itu untuk dimiliki, melainkan untuk segera  dijual kembali dengan mengambil keuntungan. Pada saat yang kurang lebih bersamaan dengan proses pemberian fasilitas bai’ al-istishna’ tersebut, bank juga telah mencari potential purchaser dari produk yang dipesan oleh bank tersebut. Dalam praktiknya, potential buyer tersebut telah diproduksi nasabah. Kombinasi pembelian dari nasabah produsen dan penjulan kepada pihak pembeli itu menghasilkan skema pembiayaan berupa istishna’ parallel atau istishna’ wal-murabahah, dan bila hasil produksi tersebut disewakan, skemanya menjadi istishna’ wal-ijarah. Bank memperoleh keuntungan dari selisih harga beli (istishna’) dengan harga jual (murabahah) atau dari hasil sewa (ijarah).

2.5.3.      Bai’as-Salam

Untuk produksi yang prosesnya tidak dapat diikuti, seperti produksi pertanian, bank dapat memberikan fasilitas bai’ as-salam. Melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran dimuka secara sekaligus dan nasabah berkewajiban men-deliver barang tersebut pada tanggal yang disepakati dalam kontrak. Pada waktu yang beramaan, bank dapat mencari pembeli atas produk tersebut. Kombinasi ini disebut salam parallel.

Bila produksi itu dilakukan secara terus-menerus dan perputaran modal kerja tersebut telah sedemikian secepatnya sehingga nasabah memerlukan pembiayaan modal kerja secara evergreen, skema pembiayaan yang paling tepat adalah al-mudharabah.

2.6.  Pembiayaan untuk Perdagangan

2.6.1.      Perdagangan Umum

Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilaku-kan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan di tempat penjual, baik pedagang eceran (retailer) maupun pedagang besar (whole seller). Pada umumnya perputaran modal kerja (working capital turnover) perdagangan semacam ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus mempertahankan sejumlah persediaan yang cukup, karena barang-barang yang dijual itu sebatas jumlah persediaan yang ada atau telah dikuasai penjual. Untuk pembiayaan modal kerja perdagangan jenis ini skema yang paling tepat adalah skema mudharabah.

2.6.2.      Perdagangan Berdasarkan Pesanan

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan di tempat penjual, yaitu seperti perdagangan antar kota, perdagangan antar pulau, atau perdagangan antar negara. Pembeli terlebih dulu memesan barang-barang yang dibutuhkan kepada penjual berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang ditawarkan. Biasanya pembeli hanya akan membayar apabila barang-barang yang dipesan telah diterimanya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan risiko akibat ketidakmampuan penjual memenuhi pesanan, atau ketidaksesuaian jumlah dan kualitas barang yang dikirimkan dengan spesifikasi yang dimaksud dalam surat penawaran atau pemesanan.

Berdasarkan pesanan itu penjual lalu mengumpulkan barang-barang yang diminta, dengan cara membeli atau memesan, baik dari produsen maupun dari pedagang lainnya. Setelah terkumpul, barulah dikirimkan kepada pembeli sesuai pesanan. Apabila barang telah dikirim, maka penjual juga menghadapi kemungkinan risiko tidak dibayarnya barang yang dikirimnya itu. Untuk mengatasi masalah tersebut Bank syariah telah dapat mengadopsi mekanisme L/C dengan menggunakan skema al wakalah, al musyarakah, al mudha-rabah, ataupun al murabahah. Dalam hal al wakalah, bank syariah hanya memperoleh pendapatan berupa fee atas jasa yang diberikannya.

2.7.  Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Ciri-ciri investasi adalah:

1.      Untuk mengadakan barang-barang modal

2.      Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah

3.      Berjangka waktu menengah dan panjang.

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyek arus kas yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang terseda setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu, barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan.

Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau maka pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema musyarakah mutanaqishah. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan surplus cash flow yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada  maupun dengan mengundang pemegang saham baru.

2.8.  Pembiayaan Konsumtif Syariah

Secara defenitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang ataupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha  dan umumnya bersifat perorangan.

BAB III

PENUTUP

3.1.  Kesimpulan

Pembiayaan modal kerja adalah suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, antara lain yaitu untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, kemudian untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place  dari suatu barang.

Sedangkan pembiayaan modal kerja syariah adalah suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Jenis-jenis pembiayaan dalam modal kerja syariah adalah pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, pembiayaan persediaan, pembiayaan untuk perdagangan, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif syariah.

3.2.  Saran

Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini tetapi kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Antono, Muhammad Syafi’I. 2001. Bank Syariah dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Karim, Adiwarman A. 2009. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.